Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara

Rp35,000.00

 

CARA PEMESANAN:

Whatsapp atau SMS ke 081774845134

atau pesan melalui message IG/FB Jejak Publisher (https://www.facebook.com/JejakOfficial) dengan format pemesanan:

Judul Buku/Jumlah Buku/Nama Pemesan/Alamat Lengkap/No HP/

Contoh: Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara /2/Budi Hartono/Jln Jenderal Sudirman No 4, Sukabumi 43355/0812345678

Setelah mendapat balasan konfirmasi, silahkan transfer harga buku + ongkos kirim sesuai alamat yang telah dituju ke rekening

Bank Mandiri: 132-00-1162500-2   a.n. Yoga Permana Wijaya

atau BRI:  4099-01-022688-53-0 a.n. Yoga Permana Wijaya

atau BCA: 352-052-763-9 a.n. Yoga Permana Wijaya

atau BNI: 058-396-222-5 a.n. Yoga Permana Wijaya

atau BJB: 0101270221100 a.n. Yoga Permana Wijaya

Lalu kirimkan bukti tanda transfernya melalui balasan pesan/whatsappnya.

Description

KATEGORI BUKU:
Non Fiksi – Karya Ilmiah, Hukum

JUDUL BUKU:
Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara

PENULIS:
Aris Prio Agus Santoso, Totok Wahyudi, Safitri Nur Rohmah, Ary Rachman Haryadi

EDITOR:
Hani Wijayanti

PENYUNTING DAN PENATA LETAK:
Tim CV Jejak

DESAIN SAMPUL:
Freepik

PENERBIT:
CV Jejak (Jejak Publisher), anggota IKAPI

JUMLAH HALAMAN:
68 Halaman

DIMENSI:
14 x 20 cm

ISBN:
978-623-247-700-1

E-ISBN:
978-623-247-699-8


SINOPSIS:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, kemudian Pasal 57 huruf a UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional, namun dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum belum terlihat dijalankan oleh para pemangku jabatan.

Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas. Memenuhi ketersediaannya kebutuhan APD (Alat pelindung Diri) merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas, namun hal tersebut nampaknya juga belum dapat dilaksanakan. Tanpa memenuhi hak atas kesehatan, maka welfare state tidak akan terwujud. Oleh karena itu, sebagai pengemban amanat untuk menyejahterakan masyarakat maka negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi kesehatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai pemberi layanan kesehatan.

Facebook Comments

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.